Revitalisasi Teknologi Pendidikan Indonesia

https://i2.wp.com/images.detik.com/content/2013/08/27/398/laptopanakselokal285.jpg

Ilustrasi (detikcom)

Jakarta – Tergelitik untuk menyisir kembali perkembangan terakhir teknologi pendidikan (educational technology atau kerap kali dikenal sebagai technology in education dalam bahasa Inggris) di Indonesia dalam hubungannya dengan konsumerisasi TI adalah alasan mengapa tulisan ini dihadirkan kehadapan para pembaca.Pada dasarnya teknologi pendidikan (selanjutnya disingkat TP) adalah kajian teori dan praktik dimana sumber daya manusia, gagasan, peralatan, prosedur dan organisasi bersinergi dalam menciptakan masalah pembelajaran.

Selanjutnya pada akhirnya, kegiatan belajar menjadi efektif dan efisien, sehingga tujuan belajar tidak hanya dapat tercapai, namun kualitas belajar juga diharapkan meningkat.

Berada di sektor pendidikan dan pelatihan selama lebih dari satu dasawarsa, dengan fokus pada pendayagunaan dan pemanfaatan Telematika dalam aktivitas pembelajaran di pendidikan tingkat dasar dan menengah serta tinggi, ada beberapa kendala dan tantangan membuat kondisinya menjadi relatif stagnan.

Infrastruktur

Tidak bisa dipungkiri hadirnya Jardiknas belum cukup membantu peningkatan peran TP dalam dunia pendidikan di Nusantara.

Terdiri dari 4 zona jaringan (kantor Dinas/Institusi, Perguruan Tinggi, Sekolah, Guru dan Siswa) dikenal lewat nama DiknasNet, INHERENT, SchoolNet, TeacherNet dan StudentNet), Wide Area Network pendidikan dengan skala nasional yang dibiayai lewat anggaran Kementerian Pendidikan Nasional kerap dipertanyakan oleh banyak kalangan.

Mulai dari manfaat untuk bangsa, siswa, pengajar, sampai dengan keraguan atas berhasil atau tidaknya serta indikator lainnya. Konkritnya, apakah IT literacy level siswa dan guru meningkat? Apakah mereka sudah mampu untuk berinteraksi lewat mailing list, forum, atau jenis media sosial lainnya.

Termasuk juga dari sisi kuantitasnya seperti berapa banyak presentase dari mereka yang mampu menggunakan multimedia sebagai media pembelajaran?

Bagi siswa dan mahasiswa sebagai pembelajar, mereka dapat menikmati layanan pembelajaran yang dilakukan secara online, yaitu dengan memanfaatkan internet dan juga sekaligus mengikuti ujian.

Kondisi lain, sehubungan dengan infrastruktur, tidak bisa disangkal bahwa tidak meratanya kualitas koneksi internet antara major dan minor cities berkaitan dengan jumlah pengguna di suatu lokasi tertentu tidak banyak membantu perkembangan pemanfaatan TP di sektor ini.

Sumber Daya Manusia

Walaupun sulit mencari data mengenai jumlah pengajar yang memahami teknologi dan terlebih lagi, mengintegrasikan serta memanfaatkannya untuk pembelajaran, yang jelas hampir dapat dipastikan tingkat pertumbuhannya tidak setinggi tingkat pertumbuhan pengguna internet yang mencapai 2-5 persen per tahun.

Telah dicapainya angka 55 juta pengguna internet tidak memberikan gambaran pasti dan tidak secara otomatis berbanding lurus dengan jumlah guru dan dosen yang melek TI.

Apabila ditelisik lebih detil, tentunya akan sangat sedikit jumlah tenaga pengajar yang memahami teknologi pembelajaran, serta mendayagunakannya sebagai media pembelajaran.

Ditambah lagi masalah mendasar seperti kompensasi para pendidik dimana sebagian besar masih dalam tingkat minimum, membuat mereka lebih sibuk dengan aktivitas mengajar di institusi pendidikan lainnya dibandingkan dengan memahami TI dan TP secara lebih mendalam.

Dari segi jumlah guru dan dosen, berdasarkan estimasi atas data terakhir DikNas tahun lalu, jumlahnya mencapai kurang lebih 3 juta dan 300 ribu, jumlahnya sebenarnya lebih dari cukup.

Mengutip pernyataan Anies Badewan, penggagas Indonesia Mengajar, persoalan terletak pada penyebarannya. Sebanyak 66% di daerah terpencil kekurangan sementara sekolah di lokasi lain berlebihan jumlahnya. Rasio antara jumlah guru dengan jumlah murid saat ini adalah 1:18 sementara dosen dengan mahasiswa 1:15.

Sejauh yang diamati, dari beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia, tingkat keahlian para pengajarnya atas skillset TI maupun TP dan juga tenaga pendidik bidang TI sendiri masih tergolong rendah.

Tingkatan pengguna di power-user jarang dijumpai. Mayoritas masih di user-level. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena rendahnya intensitas pelatihan, workshop, dan event sejenisnya baik dari sektor swasta maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.

Kelangkaan sumber daya instructional designer sedikit banyak turut berkontribusi atas statisnya kondisi sebagaimana dijabarkan pada paragraf sebelumnya.

Lulusan Teknologi Pendidikan diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan praktis atas educational media, namun lebih diutamakan lagi mempunyai kemampuan mendesain media pembelajaran yang ideal.

Tingkat Pemanfaatan

Selain rendahnya integrasi TI dalam aktivitas pembelajaran (Computer-Based Training, Web-Based Training, e-Learning dan lain sebagainya), pemanfaatannya dalam pengelolaan manajemen pendidikan juga masih sangat minim terutama dari sisi kuantitas.

Utilisasi Learning Management Systems (LMS) lebih banyak ditemui di lembaga pendidikan swasta ketimbang negeri namun tetap saja jumlahnya tidaklah signifikan.

Akar masalahnya adalah kurangnya komitmen dari jajaran pimpinan untuk menerapkan TI dan TP di dalam institusinya mulai dari tataran infrastruktur, perangkat, tenaga pengajar sampai dengan pendidik di jajaran struktural.

Kurikulum

Rendahnya penerapan TI dalam pembelajaran dan berbagai kegiatan pendidikan tercermin dari kurikulum terutama Satuan Acara Perkuliahan dan Kalendar Akademik.

Diakomodasinya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dimulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di tahun 2004 jelas merupakan langkah yang tidak dapat dihindarkan.

Peran TI pada kurikulum terletak pada desain sistem pembelajaran dan pelaksanaan pembelajarannya dimana tujuan dari desain adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran.

Metodologi

Bagi institusi yang sudah memanfaatkannya elemen Instructional Design sehingga aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam setiap pelajaran dalam terpenuhi.

Secara umum, bisa disimpulkan bahwa integrasi TI secara penuh pada aktivitas dan pemanfaatannya untuk mengelola pendidikan masih sangat terbatas.

Apabila sudah pun, belum dimanfaatkan secara meluas. Penggunaan internet dan medianya lebih banyak digunakan untuk keperluan komunikasi ketimbang sebagai sarana pendidikan interaktif.

Beberapa lembaga terutama perguruan tinggi sudah cukup intensif dalam menggunakan internet sebagai media belajar – mengajar. Slide presentasi, tugas perkuliahan, paper, latihan dan project dari dosen diunggah di situs web, dan mahasiswa diarahkan untuk mengirimkan tugas, paper, project maupun latihan sampai dengan skripsi melalui web site tersebut maupun melalui surat elektronik.

Kita semua tentu masih ingat dengan program pendidikan melalui media televisi satu dekade silam. Ditujukan pada pendidikan luar sekolah (SMP Terbuka), inisiatif dari Televisi Pendidikan Indonesia ini, selain berisi tentang materi pelajaran sesuai dengan kurikulum saat itu, juga menayangkan berbagai program pengetahuan umum, pertanian dan peternakan.

Memang peran TP dan saat ini TI di dunia pendidikan di Indonesia telah berjalan cukup lama. Harus diakui bahwa radio dan televisi telah memegang peranan penting dalam meningkatkan penyebaran kesempatan pendidikan, dalam hal ini untuk aktivitas pembelajaran mandiri dan juga jarak jauh.

Satu harapan pasti adalah bahwa adanya goodwill di pemerintahan mendatang khususnya kementerian pendidikan serta komunikasi dan informasi agar lebih memperhatikan sektor ini, sementara di sisi lain terus menggulirkan ide–ide, wacana, gagasan, feedback melalui asosiasi profesi baik IPTPI maupun ISTPI.

Sementara itu mereka yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar, jika memang dimungkinkan, terus mengasah kemampuannya dalam memahami, mengimplementasi, dan mendayagunakan TI dan TP ke dalam kurikulum dan aktivitas belajar mengajar dimana institusi juga meningkatkan utilisasi TI dalam pengelolaan manajemen pendidikan.

Semua demi efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kualitas belajar yang pada akhirnya membawa peningkatan atas kualitas murid dan mahasiswa sebagai manusia seutuhnya.

P.S: Sebagaimana dimuat di situs DetikINET.

Menyoal Kembali Kebijakan dan Panduan Media Sosial

https://i2.wp.com/images.detik.com/content/2013/02/27/398/socimed46000.jpg
Ilustrasi (Ist.)
Jakarta – Ketika sudah memutuskan akan menjalankan program ini dan menyusun strategi eksekusinya, saatnya melangkah ke tahapan berikutnya: menyusun kebijakan dan panduan, seringkali dikenal sebagai policy dan guideline.Kedua komponen ini sudah seringkali kita dengar. Namun, faktor apa saja yang perlu diperhatikan, diatur dan diberikan perhatian utama serta bagaimana menyusunnya?Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Policy tentunya akan mengatur Do’s and Don’ts. Sementara guideline berisi ketentuan lebih detil mengenai cara menjalankan Do’s dan menghindari Don’ts sebagaimana telah dirumuskan di bagian policy tadi. Singkatnya, kedua komponen ini saling terkait, mempengaruhi dan berhubungan erat.Belum adanya framework atau metodologi tertentu untuk dijadikan acuan membuat kita lebih leluasa dan memiliki ruang gerak dalam penyusunan keduanya. Kebijakan sendiri merupakan tahapan selanjutnya dari strategi media sosial.

Idealnya, perlu diselaraskan dengan communication policy institusi tempat kita bekerja. Salah satu caranya yaitu mengamandemen.kebijakan komunikasi perusahaan.

Berfokus lebih banyak pada apa yang boleh dilakukan dibandingkan dengan yang tidak, salah satu item yang diatur dalam social media policy adalah pembuatan akun.

Gunakan akun email resmi perusahaan untuk melakukan pendaftaran, cantumkan informasi perusahaan selengkap mungkin, aturlah privacy setting seperlunya, kejujuran dalam berbagi dan membalas konten.

Contoh lainnya adalah bahwa konten harus dibalas dalam waktu paling lambat 24 jam dengan urutan prioritas tertinggi pelanggan, pengguna, pembeli, prospek, partner, vendor dan afiliasi perusahaan. Salah satu contoh don’ts yang sangat dihindari adalah berbagi konten tentang rahasia umum perusahaan, berkaitan dengan SARA maupun pernyataan politik.

Asumsi awal adalah bahwa institusi, organisasi atau perusahaan belum memiliki akun media sosial namun telah memutuskan ingin mengimplementasikan program ini serta dikerjakan secara internal (in-house).

Dan kebijakan serta panduan ini berlaku (hanya untuk) akun resmi institusi. Asumsi lain adalah tidak adanya divisi khusus (misalnya Dewan Media Sosial) maupun program khusus (contoh: Ambassadorship Program dan lain sebagainya).

Asumsi berikutnya adalah bahwa platform sudah diidentifikasikan dan ditentukan, berdasarkan tujuan penggunaan dan target audiens (pembeli, pengguna, konsumen, pelanggan, prospek), maka jumlah akun perlu ditetapkan. Apakah akan menggunakan satu atau beberapa akun untuk keseluruhan tujuan.

Berbagai tujuan umum penggunaan media ini adalah promosi baik produk maupun layanan, penjualan (social commerce), layanan kepada pelanggan (customer service) pra maupun purna jual.

Ketika sudah memutuskan, jika ada beberapa akun, maka masing–masing perlu ditentukan kepemilikannya. Ini akan menjadi milik institusi dan pada saat personnel berhenti bekerja maka ownership perlu dipindahtangankan.

Alangkah idealnya jika pernyataan ini diakomodasi dalam guideline sebagai karyawan perusahaan yang dirilis oleh Divisi Sumber Daya Manusia selain peran, tanggung jawab yang dijabarkan dalam deskripsi pekerjaannya (job description). Atau setidaknya diterbitkan memo sehubungan hal tersebut.

Stage berikutnya adalah pemilihan tools mempertimbangkan platform dan akun yang telah dipilih dan ditentukan sebelumnya. Selain itu, kita perlu menetapkan apakah hanya akan menggunakan social media management dan monitoring atau juga sekaligus menggunakan social media analytics.

Yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasi program adalah penetapan KPI (Key Performance Indicator) oleh perusahaan (dalam hal ini bisa dieksekusi oleh First-Line Manager) atas semua aktivitas yang terkait dengan media sosial.

Contoh: mengukur traction level melalui jumlah follower, fans, pengguna, anggota; tingkat engagement (misal jumlah mention, retweet, reply, komentar, sharing), conversion rate (anggota/follower yang pembeli produk/layanan).

Sejatinya penetapan di atas diikutsertakan dalam penilaian kerja karyawan bersangkutan dalam Performance Management tentunya disertai dengan mekanisme reward dan punishment.

Merumuskan kebijakan editorial. Langkah pertama berkaitan dengan konten baik jenis (berita, fitur, wawancara, liputan acara), sumber (disusun sendiri atau mengambil dari media lain/pihak eksternal), waktu (kapan konten dibagikan). Target audiens konten tentunya akan sama dengan target market produk/layanan yang ditawarkan.

Perlakuan serupa diterapkan untuk menanggapi audiens berupa balasan, share, retweet, +1, dan lain sebagainya, termasuk (kapan dan oleh siapa). Ketika semua sudah final maka perlu dibuat prosedur baku, lebih teknis dan lebih terperinci: Standard Operating Procedure (SOP).

Sebagaimana berlaku secara umum, SOP merupakan referensi bagi siapapun eksekusi, aktivitas maupun pekerjaan tertentu. Terkesan dan menjadi “kaku”? Ya, agar kinerja yang diinginkan atas proses maupun prosedur tertentu dapat dicapai sesuai dengan indikator kinerja.

Teknik bagaimana komunikasi di media sosial juga harus diakomodasi dalam prosedur tersebut. Untuk meningkatkan skillset, bisa mengikuti program pelatihan yang diperlukan.

Kebijakan dan panduan antar organisasi akan berbeda antara satu dengan lain sehingga artikel ini mencoba memberikan gambaran langkah demi langkah bersifat umum dan perlu diambil untuk menjalankan program media sosial.

Sebagaimana dimuat di situs DetikINET.